Terbaru dan Teraktual

ACFTA Zona Pasar Liberalisasi

Mei 14, 2010 @

Sebagai konsekuensi logis dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), Indonesia mau tak mau telah masuk ke dalam ranah perekonomian dunia global. Gagasan tersebut telah tercetus pada 1992 di Singapura pada pertemuan puncak ke empat negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, yang menginginkan segera melaksanakan AFTA yang semula dijadwalkan 2008, dipercepat menjadi 2003. Inilah satu bukti bahwa globalisasi perekonomian dunia telah dimulai.

ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA), yang ditandatangani  pada 4 November 2004, sejak tanggal 1 Januari 2010 yang lalu telah masuk pada tahap pelaksanaan. Dengan tujuan yang antara lain:

  1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak

  2. Meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan dan penghapusan tarif.

  3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak.

Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada dikedua belah pihak. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian regional/global, seperti AFTA, APEC, WTO/GATT, tidak mungkin lagi dapat dihindari. Inilah konsekuensi logis bagi perekonomian negara yang menganut paham pasar bebas. Artinya, paham yang menempatkan perekonomian suatu negara dalam ranah arus perdagangan bebas dunia.

Sebagaimana diketahui, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya Vietnam menjadi anggota pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja 1999. Keempat anggota baru tersebut memiliki peluang lebih longgar (dalam hal waktu) untuk melaksanakan AFTA, khususnya tariff reduction obligations. Namun, negara-negara tersebut sudah saling menghapuskan tarif bea masuk barang hingga nol persen, dengan berlakunya zona perdagangan bebas tersebut.

Keenam negara ASEAN juga akan menambah 7.881 jenis tarif yang akan diturunkan menjadi nol persen, sehingga total jenis tarif yang dipergunakan di bawah Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area ( CEPT- AFTA) menjadi 54.457 atau 99,11 persen dari semua jenis tarif. Adanya pengurangan tingkat tarif rata-rata untuk negara-negara ini diharapkan menurun dari 0,79 persen pada 2009 menjadi hanya 0,05 persen pada 2010.

Sementara itu, keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/ACFTA) yang mulai  berlaku sejak 1 Januari 2010, meski banyak suara sumbang dan pemikiran kritis, tetapi  pemerintah tetap konsisten pada keputusan yang telah diambil delapan tahun yang lalu. Keyakinan tersebut tentunya telah melalui evaluasi komprehensif dan kajian kuantitatif menyangkut manfaat dan mudaratnya. Sayangnya, selama lima tahun ini belum terlihat upaya pemerintah untuk memperkuat struktur dan daya saing industri, khususnya dalam Business to Business (B2B).

Diakui atau tidak, munculnya ACFTA sedikit banyak mendatangkan kerugian dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya terhadap industri manufaktur dan tenaga kerja jika tak segera diantisipasi pemerintah. Artinya, ACFTA lebih mengarah pada implementasi zona baru prinsip liberalisme perdagangan yang akan menganggu pasar domestik dan mengancam konsumsi barang-barang produksi dalam negeri.

Selama ini, produk dari Cina merupakan pesaing utama produk-produk lokal/domestik karena harganya jauh lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya melakukan pengawasan pelabuhan impor untuk barang-barang dari Cina dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI), baik untuk produk impor maupun  lokal, karena sebagian produk lokal kita dari segi kualitas tidak kalah dengan produk Cina. Hanya dari segi harga, kita tak mampu bersaing.

Dari data yang ada, saat ini peredaran barang impor di tanah air telah mencapai 50 persen, 40 persennya merupakan produk impor dari Cina. Dampak terburuk ACFTA, bila bea masuk sudah efektif berlaku nol persen, maka komposisi barang-barang impor diprediksi bisa melonjak mencapai 75 persen dan produk-produk Cina menguasai 70 persennya. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada upaya penghambatan dari pemerintah, dikhawatirkan secara tidak langsung akan berdampak pada lapangan kerja karena akan terjadi alih profesi dari kalangan industriawan ke pedagang atau menjadi distributor.

Tercatat hingga Desember 2009, pekerja formal di Indonesia hanya 32,14 juta orang (30,65 persen) dari total angkatan kerja. Sementara jumlah pekerja informal mencapai 67,86 juta orang ( 69,35 persen) dari total angkatan kerja di Indonesia sebanyak 113,83 juta orang.

Jadi dalam konteks ini, pemberlakuan ACFTA ibarat dua sisi mata uang, yakni menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap Indonesia. Dampak negatifnya antara lain berkaitan dengan tersisihnya peluang produk-produk lokal menguasai pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya melakukan langkah antisipatif untuk memberikan kesempatan industri lokal berkembang, peningkatan kapasitas terpasang di seluruh cabang industri manufaktur, deregulasi perizinan, perbaikan infrastruktur listrik, jalan, dan pelabuhan,  serta akses intermediasi perbankan yang menarik bagi investor dan peduli terhadap Market Domestic Obligation (MDO). Meski diakui secara jujur, dalam realitasnya, Indonesia belum siap menerapkan ACFTA secara penuh.

Seperti pada prinsip dasarnya, liberalisasi atau membebaskan dan menyerahkan pada mekanisme pasar selalu menjanjikan peluang untuk berkompetisi. Kawasan yang total penduduknya hampir mencapai dua miliar dan total gabungan Gros Domestic Bruto (GDP) hampir USD 6 triliun, menjadi zona perdaganan bebas dan arena kompetisi untuk memasarkan barang hasil industri dari seluruh negara anggota ASEAN dan China yang telah meratifikasi ACFTA tersebut. Namun sejauh manakah tingkat resistensi Negara-negara ASEAN (khususnya Indonesia) terhadap ACFTA..?

Dengan segala peluang yang dijanjikan serta kemudahan yang diberikan, kompetisi atau persaingan membutukan kekuatan dan ketahanan agar dapat bertahan dalam upaya memperoleh keuntungan. Dalam hal liberalisasi perdagangan,  ketahanan ekonomi menjadi hal utama agar tetap berada dalam persaingan, dan tidak tumbang ketika sistem ekonomi tengah dilanda badai kirisis atau gangguan. Dan, mampukah Indonesia memanfaatkan ACFTA sebagai peluang untuk memajukan perekonomian, dengan bekal ketahanan ekonomi dan kemampuan industri seperti sekarang..?, atau hanya menjadi pasar besar-besaran bagi barang China yang masuk tanpa mampu bersaing sama sekali..?

Seperti diketahui, lebih murahnya barang-barang China dibanding barang hasil industri dalam negeri dikhawatirkan merebut pasar dalam negeri (umumnya barang-barang tekstil dan hasil produksinya), karena bukan hanya konsumen yang akan beralih pada produk China tapi juga para pedagang karena modal yang dikeluarkannya akan lebih sedikit. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan pembiayaan perbankan seperti  memberikan kredit dengan bunga hanya 3% untuk pelaku industri atau pengusaha merupakan faktor utama pendorong kelancaran bergulirnya kegiatan industri, selain itu pemerintah China juga berusaha memposisikan diri sebagai pelayan yang menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana menyangkut kegiatan industri. Mulai dari pengurusan surat izin usaha yang dapat diperoleh dengan mudah, hingga penyediaan infrastuktur penunjang guna meningkatkan ekspor seperti jalan raya, pelabuhan  angkut, dan ketersediaan tenaga listrik. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia industri dalam negeri  untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China..?, dari sini perdebatan pro-kontra berlanjut.

Mari lihat apa yang membuat produk-produk dalam negeri lebih mahal dibanding produk China, penyebabnya antara lain: banyaknya pungutan liar (pungli) yang harus dibayar oleh para pengusaha, baik yang atas nama pemerintah ataupun tidak; sulitnya memperoleh pinjaman atau kredit untuk modal atau pengembangan usaha, di Indonesia pengusaha menengah-besar memperoleh kredit dengan bunga 12%, sementara pengusaha kecil justru mendapat bunga lebih besar, 15 %. Seharusnya semakin kecil usaha, semakin kecil juga bunga yang dikenakan, tapi lebih jauh, malah lebih banyak pengusaha kecil yang sama sekali ditolak dalam pengajuan kredit; infrastruktur yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang sulit diperoleh. Kesulitan dalam pengurusan surat izin usaha sudah menjadi ciri dari birokrasi di Indonesia, mekanismenya yang mengharuskan melewati lebih dari satu meja bukan hanya memperlambat waktu tapi juga lebih banyak uang yang dikeluarkan, lebih tepatnya berbelit dan korup ciri birokrasi disini. Kemudian infrastruktur yang belum memada seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan listrik semua masih jauh dalam ketersediaanya dibanding China. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) baru-baru ini juga membuat semakin beratnya beban para pengusaha kecil, karena modal yang dikeluarkan akan lebih besar. Semua berbanding terbalik dengan yang dilakukan pemerintah China terhadap para pengusaha atau pelaku industri lainnya, yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah bila ditinjau dari faktor-faktor yang menghambat laju perkembangan sektor industri dalam negeri, antara lain: mengambil atau merevisi kembali kebijakan proteksi dan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dengan bunga rendah atau sama sekali tanpa bunga kepada khususnya pemilik usaha kecil menengah (UMKM), dan kemudahan untuk mengakses serta tepat sasaran; memangkas pungutan-pungutan liar, baik yang dilakukan atas nama dinas terkait dipemerintahan ataupun pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana dan infastuktur penunjang kegiatan industri. Perhatian pemerintah dalam hal ini sangat minim sekali, misalnya pada penyediaan alat atau mesin produksi bagi para pegusaha industri kecil dan rumahan untuk dapat meningkatkan produktivitas industri, kemudian pada kesediaan infrastruktur penunjang kegiatan distribusi, karena pada umumnya pengusaha industri kecil dan rumahan berada diluar kota besar, dan upaya pemerintah seharusnya menyediakan segala penunjang untuk kemudahan distribusi seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan angkut muat, dan terakhir ketersediaan dan kemudahan untuk penggunaan listrik.

Dukungan pemerintah bagi para pengusaha atau dunia industri (khususnya industri kecil) sangat dibutuhkan, agar terhindar dari kemungkinan dampak buruk dari ACFTA. Seperti diketahui pemberlakuan ACFTA nantinya akan diikuti dengan pemberlakuan seluruh tarif impor menjadi 0%, dan hal yang paling mungkin terjadi adalah serbuan besar-besaran produk-produk barang China, kemudian bila industri dalam negeri tidak mampu bersaing, maka ACFTA hanya akan membuat para pelaku industri gulung tikar dan angka pengangguran akan meningkat. Bila pasar domestik tak mampu direbut, kecil kemungkinan untuk menembus pasar internasional, faktor harga yang lebih tinggi menjadi masalah bagi industri dalam negeri. Jadi keseriusan pemerintah dalam hal ini tidak bisa ditawar lagi.

Pembenahan besar-besaran memang diperlukan agar dampak buruk dari ACFTA dapat dihindari. Dimulai dari struktur atas, para pengambil kebijakan dan birokrat. Para birokrat harus mampu menciptakan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang kreatif, yang mendukung dan memberi kemudahan bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya, juga peningkatan produktivitas. Dimasyarakat, edukasi tentang penghargaan terhadap produk-produk dalam negeri harus diberikan sejak dini, dalam hal ACFTA, agar masyarakat tidak hanya menjadi alat pendukung pengembangan hegemoni ekonomi China di Indonesia. Dan penegasan kembali sistem ekonomi Indonesia, agar tiadk terbawa arus liberalisasi yang memang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33.

Sejatinya pemberlakuan ACFTA dapat mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi. Penyerahan perdagangan dan ekonomi pada mekanisme pasar sekilas memang memunculkan nuansa untuk berkompetisi, tapi pada faktanya kompetisi selalu dipegang atau dikuasai oleh Negara besar dan kuat serta memiliki ketahanan ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi tuntutan utama untuk memiliki ketahanan ekonomi, dan kemandirian inilah yang tidak pernah dimiliki oleh Negara Indonesia Hingga saat ini.

Dan mungkin berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam usaha memperkuat peran pasar tradisional untuk menghadapai ACFTA :

  1. Merevitalisasi kelembagaan dan manajemen pasar, sebaiknya pasar dikelola oleh para profesional karena dengan hal ini, diharapkan para pedagang pasar dapat merasa terlindungi aktivitas perdagangannya. Dan bisa saja para menajemen dari pasar tersebut dapat ditunjuk oleh para pedagang di pasar tradisonal sendiri untuk memberikan rasa kepercayaan yang nantinya akan berdampak pada keberlangsungan masa depan pasar tradisional itu sendiri.

  2. Memperbaiki tampilan pasar tradisonal agar lebih Human Friendly, kenapa saya bilang Human Friendly? Iya karena pasar tradisional selama ini memiliki image yang kurang bersahabat dengan para konsumen, terutama di bidang kebersihan, kenyamanan maupun keamanan akibat penataan maupun desain yang semrawut dari pasar itu sendiri.

  3. Perkuat koordinasi dengan Pemda dan instruksikan Pemda setempat untuk tidak menjadikan Pasar Tradisional “sapi perah” dengan memosisikan pasar tradisional sebagai sumber pendapatan daerah atau PAD. Karena jika pemda setempat masih memiliki mindset seperti itu, akan menimbulkan ketidaknyamanan dari para pedagang terkait retribusi pasar dan dampaknya tentu bisa ditebak, yakni para pedagang menjadikan biaya retribusi tersebut sebagai ongkos usaha yang dibebankan kepada konsumen.

  4. Mengatur ulang perijinan mini market maupun waralaba yang akan mendirikan usahanya di wilayah pemda setempat, usahakan jangan sampai jarak dengan Pasar Tradisional terlalu dekat. Karena hal tersebut akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap keberlangsungan pasar tradisional beserta para pedagangnya.

  5. Apabila terpaksa dilakukan relokasi pasar, Pemda harus mempertimbangkan tempat yang akan digunakan sebagai pengganti dari lokasi pasar lama, seperti akses jalan. Kondisi lingkungan, maupun tata letak pasar yang sering kali hal ini menjadi biang pemicu permasalahan antara para pedagang pasar yang direlokasi dengan aparat pemerintahan.

  6. Memproteksi pasar tradisional dari serbuan modal besar yang akan masuk, hal ini sangat penting untuk melindungi para pemilik modal dari pasar tradisional tersebut, siapa lagi kalau bukan para pedagang pasar itu sendiri, sehingga dengan meminimalisir bahkan menutup pintu investasi bagi para pemodal besar di pasar tradisional, diharapkan denyut perekonomian masih tetap terjaga untuk para pedagang kecil yang tidak mungkin memanfaatkan mini market atau mall sebagai tempat untuk memasarkan produk-produknya.

One Comment → “ACFTA Zona Pasar Liberalisasi”

  1. [...] ACFTA Zona Pasar Liberalisasi [...]


© 2014 OPINI ONLINE.
KANTOR OPINI PERSS Jln. Proh. H. Soedarto No. 1, Kampus FISIP UNDIP Gedung C, Lantai 3, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah