Masalah Kesetaraan Gender yang Masih Belum Menuai Hasil

Semarang – 8 Maret, hari yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional ini merupakan hari perayaan dunia untuk merayakan pencapaian atau kesuksesan wanita dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. 8 Maret juga merupakan hari penanda untuk melakukan sebuah panggilan aksi untuk melancarkan kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan pada awal abad 21 ini perkembangan perempuan sudah jauh berkembang pesat dari abad-abad sebelumnya. Kita mengetahui bahwa perempuan pada abad-abad sebelumnya, kehidupan dan tindakannya banyak dikekang, hak-hak mereka banyak dibatasi, terutama mengenai masalah pendidikan dan hak untuk menentukan masa depan.

Khususnya di Indonesia sendiri, banyak sekali perempuan yang hanya mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan dapur dan keluarga pada zaman dulu. Pandangan “wanita itu lemah” menjadi sebuah stereotip yang menghambat kesetaraan gender. Perjuangan wanita untuk melancarkan dan menyempurnakan kesetaraan gender terus dilakukan dengan menunjukkan berbagai prestasi dan kerja nyata bahwa wanita juga dapat berdiri tegak sendiri.

Banyak perempuan yang menuntut kesetaraan dengan para pria dalam setiap kegiatannya. Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, kesetaraan dalam melakukan pekerjaan, kesempatan perempuan dalam berpolitik dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, perempuan masih saja dipandang sebelah mata dalam melakukan segala aktivitasnya. Perempuan pun kerap diperlakukan semena-mena dan tidak adil oleh kaum pria, sebagai contoh yaitu dalam penegakan dan perlindungan hukum oleh pihak kepolisian. Beberapa kasus seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dialami perempuan, para aparat hukum kerap kali menyalahkan korban perempuan yang mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual. Perempuan yang notabene merupakan korban dari kasus-kasus tersebut sering kali diintimidasi, dihakimi, bahkan terdapat beberapa yang diperintah untuk mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut karena sukarela melakukannya. Hal ini membuat para perempuan yang menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual takut untuk melapor ke pihak yang berwajib.

 

kompaasFoto: http://foto.kompas.com/photo/detail/2017/03/04/1488622125-201ac21f-323/1/Aksi-Womens-March-di-Jakarta

 

Mengambil contoh mengenai anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Dikutip dari www.puskapol.ui.ac.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 untuk mengatur proses pencalonan tersebut. Salah satu isu penting dan (kembali) diperdebatkan adalah perihal pencalonan 30% perempuan sebagai anggota DPR dan DPRD. Komisi 2 DPR RI meminta agar KPU merevisi ketentuan terkait pemenuhan jumlah 30% caleg perempuan dalam Daftar Calon di setiap daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu alasan anggota Komisi 2 DPR RI adalah KPU tidak melihat kondisi sosiologis kultural masyarakat yang menjadi kendala perempuan dalam berpolitik.

Dari sini terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam berpolitik, khususnya dalam lembaga legislatif tidak terpenuhi. Hal ini dapat diihat dari jumlah anggota DPR RI yang mencapai 560 anggota, dikutip kompas.com, jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019, sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32%. Dengan adanya hak perempuan yang dapat menjadi anggota DPR RI mencapai 30%, berarti seharusnya ada 168 anggota perempuan dalam DPR RI. Dari fakta diatas, dapat dikatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam berpolitik pun belum dilakukan sepenuhnya di Indonesia.

Dari contoh kasus-kasus politik yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini bahkan masih ada bentuk ketidaksetaraan kedudukan kaum perempuan dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukannya. Di Hari Perempuan Internasional ini, banyak kaum perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik lewat tindakan nyatanya maupun prestasi yang mereka torehkan di berbagai ajang. Mereka membuktikan melalui tindakan nyata bahwa kaum perempuan pun dapat melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria.

Dengan tema campaign #BeBoldForChange pada Hari Perempuan Internasional ini, kaum perempuan diharapkan dapat mengemban slogan ini dengan melakukan aksi untuk perubahan dan melancarkan kesetaraan gender. Bahwa siapapun dari kaum perempuan, entah itu dengan seorang wanita, pria atau siapa saja dapat menjadi seorang pemimpin dan dapat menjadi seseorang yang mempengaruhi dengan mengambil tindakan yang tegas dan berani untuk kesetaraan gender. Semua orang juga harus menyadari bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang penting, dan kita juga harus mendukung para perempuan untuk berkembang dan mendorong hingga batasan-batasan mereka masing-masing untuk ditunjukkan ke dunia luar.

Teks: Finky Ariandi & Audita Widya Pinasthika

Foto Utama: http://malahayati.ac.id/?p=20015

Editor: Audita Widya Pinasthika

Redaktur Pelaksana: Finky Ariandi

lpm opini

Lpm Opini adalah lembaga pers mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lpm Opini berdiri sejak 23 April 1985 Isi dari web ini adalah tentang Undip dan Fisip serta Berita seputar Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *