Keberpihakkan Media Pada Politik, Penyimpangankah?

Semarang – Tidak dapat dipungkiri peran media sangat vital dalam pembentukan opini publik di masyarakat. Salah satunya adalah peran media sebagai pembentuk citra seseorang atau lembaga di masyarakat. Disini penulis mengambil contoh Presiden Joko Widodo yang diliput secara masif oleh berbagai media mengenai setiap kegiatannya saat memimpin Kota Solo, lalu agendanya pada saat memimpin DKI Jakarta, dan sampai sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kerap kali beliau terjun langsung ke lapangan guna mengawasi kinerja pelayanan publik, melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan, dan mendengar langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan yang telah disebutkan diatas seringkali kita dengar dengan nama “blusukan”.

Kegiatan ini menarik perhatian masyarakat luas dan minat media khususnya, karena menarik jika diperhatikan bahwa Joko Widodo selaku pimpinan pemerintah, “mau dan niat” untuk turun langsung melihat keadaan di lapangan, banyak diliput dan dimasifkan oleh media, sehingga masyarakat banyak mengetahui kegiatan Joko Widodo yang dinamakan “blusukan”. Banyak pula media yang meliput kinerja baik Presiden Joko Widodo pada saat menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta sehingga menurut pendapat penulis, membuat masyarakat berpikir bahwa beliau dapat memimpin dan memberikan harapan baru bagi masyarakat hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2014. Media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk kerangka citra dan membangun persepsi baik masyarakat tentang sosok Joko Widodo.

JokoWidodo melakukan "blusukan" pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta

Sumber: http://www.wawasanews.com/2013/08/trik-busuk-blusukan.html

Karena berhasilnya kegiatan blusukan yang dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat sebagai walikota dan gubernur, maka pada saat menjelang penyelenggaraan pemilu, banyak politisi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, melakukan kegiatan “blusukan” guna menaikkan citra dan pamor mereka di masyarakat. Salah satunya yaitu Aburizal Bakrie yang ingin meningkatkan elektabilitasnya sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada pemilu tahun 2014. Dikutip dari www.viva.co.id, salah satu upaya yang dilakukannya guna mendongkrak elektabilitasnya adalah dengan blusukan menemui rakyat. Tujuannya tentu saja untuk berkomunikasi dengan rakyat, mencari tahu masalah dan menemukan solusinya.

Masih mengenai peran media dalam pemberitaan politik, realitas saat ini, banyak ditemukan pemilik media yang juga terjun langsung ke dalam dunia politik, khususnya pemilik media televisi yang menggunakan medianya sebagai sarana untuk mengkampanyekan dirinya pada pemilu tahun 2014. Dikutip dari www.atjehcyber.net, peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazarudin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak kepada pemiliknya, yakni TV One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Tv One, kata Muzayin, lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya.

Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam buku Jurnalis; Petunjuk Teknis Menulis Berita (2010) yang pada lampirannya memaparkan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Terdapat salah satu penafsiran yang menjelaskan bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk perusahaan pers. Dilihat dari fakta diatas dan berdasarkan penafsiran dari pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, penulis mengambil benang merah bahwa terjadi intervensi dari pihak pemilik media yang terjun ke dunia politik, khususnya menggunakan medianya sebagai alat untuk mengkampanyekan dirinya pada pemilu 2014 dimana hal tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Disini perlu adanyan kesadaran bagi pemilik-pemilik media yang terjun dalam dunia politik bahwa seharusnya pemberitaan mengenai hal yang berkaitan dengan pemilu perlu dilakukan secara berimbang dan tidak menonjolkan salah satu kandidat, apalagi menonjolkan dirinya (pemilik media) untuk membangun citra yang baik dan terlihat terlalu berpihak pada pemilik media tersebut. Lalu perlunya tindakan yang tegas dalam menegakan Kode Etik Jurnalistik terhadap pemberitaan yang terlalu menonjolkan pemilik media yang mencalonkan dirinya dalam pemilu. Media tidak seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan citra dalam setiap kegiatan kampanye dalam pemilu, tetapi juga sebagai alat untuk mengawasi keberlangsungan pemilu sehingga pemilu berjalan dengan semestinya.

Sumber:

Barus, Sedia Willing. 2010. Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta: Penerbit Erlangga

http://www.viva.co.id/berita/politik/440214-blusukan-cara-arb-tingkatkan-elektabilitas dikutip pada Selasa, 3 Oktober 2017 pukul 10.18

http://www.atjehcyber.net/2014/03/inilah-7-media-di-indonesia-yang.html?m=1 dikutip pada Jumat, 19 Mei 2017 pukul 23.17

Teks: Finky Ariandi

Foto Utama: http://www.theindonesianinstitute.com/beramai-ramai-kampanye-melalui-televisi/

Editor: Audita Widya Pinasthika

Redaktur Pelaksana: Finky Ariandi

lpm opini

Lpm Opini adalah lembaga pers mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lpm Opini berdiri sejak 23 April 1985 Isi dari web ini adalah tentang Undip dan Fisip serta Berita seputar Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *