Semarak Women’s Day Guna Menyuarakan 8 Tuntutan dan RKUHP

Kami menahan semua amarah 
Kami tidak takut! Kami mampu melawan
Hai tuan yang mengaku paling suci
Kami kartini masa kini tidaklah rapuh
Walau hanya tersisa satu tetes darah…

  • Salah satu partisipan Long March

Semarang – Tepat tanggal 8 Maret diperingati sebagai salah satu hari besar dunia, Hari Perempuan Internasional. Peringatan ini menjadi kesempatan emas bagi para perempuan dan masyarakat dunia untuk merayakan hari berbekal harapan-harapan dan suara lantang yang selama ini diangan hanya karena mereka ‘perempuan’ atau ‘minoritas’.

Awalnya tak ada yang tahu pasti kapan sejatinya hari bersejarah ini benar-benar diresmikan, meskipun begitu faktanya, Hari Perempuan Internasional ini dirayakan di berbagai negara di seluruh dunia. Hari Perempuan Internasional pertama kali muncul dari aktivitas gerakan buruh dari Partai Komunis dan Partai Sosialis Internasional pada pergantian abad ke-20 di Amerika Serikat dan seluruh Eropa. Sejak itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai merayakan Hari Perempuan pada tanggal 8 Maret.

Women’s March

21 Januari 2017 setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, masyarakat Amerika Serikat khususnya perempuan bereaksi dengan sebuah gerakan masif yang dinamakan Women’s March. Hal itu dilakukan untuk merespon terpilihnya Trump yang kontroversial dan seringkali merendahkan perempuan. Meski sempat dilaksanakan di Amerika gerakan ini juga mengajak seluruh masyarakat global yang peduli pada keadilan, keberagaman, dan toleransi di setiap penjuru dunia.

Indonesia yang telah ikut andil dalam aksi solidaritas ini kembali menginisiasi dengan mengadakan Women’s March di Jakarta, Yogyakarta, Kupang, Bandung, Pontianak, Bali, Lampung, Malang, Serang, Sumba, Surabaya, Tondano, dan tak terkecuali Salatiga. 3 Maret lalu Women’s March diadakan di kota tersebut. Aksi ini diprakarsai dan diikuti sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam beberapa LSM Lingkar Studi Feminis Salatiga, Rumah Pelangi, Federasi Mahasiswa Libertarian Salatiga di untuk menyambut Women’s Day.

Salah satu insiator Women’s March Salatiga, Diah, mengatakan aksi ini merupakan aksi solidaritas dengan dua belas wilayah di Indonesia sekaligus untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Women’s March ini pertama kalinya diadakan di Salatiga dengan longmarch yang dimulai pada hari Minggu pukul 08.00 WIB dari Alun-alun Pancasila dan berjalan menuju Tugu Bundaran Tamansari dengan pembacaan sebuah puisi dan orasi yang diikuti sebanyak 50 partisipan.

“Masih kurang rame sih, tapi untuk seukuran Kota Salatiga yang kotanya kecil so it’s a good start! Semoga tahun depan isunya lebih beragam dan poster-posternya juga lebih kreatif.” kata Firda seorang mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam longmarch.

Tak hanya longmarch, sebelumnya telah diadakan sosialisasi mengenai kekerasan berbasis gender yang diadakan di beberapa sekolah di Salatiga juga diskusi yang dilakukan bersama Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang.

Meskipun aksi ini diadakan dalam rangka penyambutan Hari Perempuan Internasional, namun yang menjadi tujuan terpenting ialah untuk menyuarakan 8 tuntutan dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana kepada pemerintah yakni:

  1. Menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender.
  2. Mengesahkan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabelm kelompok minoritas gender dan seksual dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
  3. Menyediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap kekerasan berbasis gender.
  4. Menghentikan intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara.
  5. Menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas, dan status kesehatan
  6. Menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, dan pekerjaan.
  7. Menyelesaikan akar kekerasan yaitu pemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik SDA, transpuan, pekerja migran, pekerja seks, dan pekerja domestik.
  8. Mengajak masyarakat untuk akif menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di semua lingkungan.

“Kami sadar bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak adil gender terutama RKUHP yang masih ditunda di DPR saat ini masih banyak pasal-pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi terutama korban perkosaan dan rentan meningkatkan pernikahan anak.” pungkas Diah.

Diah juga mengatakan harapannya agar lebih banyak masyarakat umum yang menyuarakan isu-isu gender dan harapan untuk para perempuan  agar kita semua bisa hidup dengan aman tanpa adanya pelecehan seksual baik dalam ranah domestik maupun publik, agar kita diperlakukan secara adil oleh masyarakat dan oleh kebijakan pemerintah.

Ini adalah hari ketika wanita dikenali atas pencapaian mereka tanpa memperhatikan perpecahan, baik nasional, etnis, bahasa, budaya, ekonomi atau politik.

 

Teks & Foto: Lilis Nosiva Rini

Editor: Audita Widya Pinasthika

Redaktur Pelaksana: Ratih Latifah Murniati

lpm opini

Lpm Opini adalah lembaga pers mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lpm Opini berdiri sejak 23 April 1985 Isi dari web ini adalah tentang Undip dan Fisip serta Berita seputar Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *