This case starts from in late 2005 and early 2006 till now. As we know that formaldehyde is a corpse-preserving chemical substance that should not be consumed, because it will make lethal diseases such as cancer, chafe, lever, even death. But sellers not comprehend about them. They have been thinking about the profit and exploiting this moment as their business breakthrough.

Furthermore, Center Government and Local Government must be more active to handle these problems. They should give a warning and punishment to the sellers who use formaldehyde in their products by conficate the product, penalty, etc.  in other hand Government should gives an education both are to the people to be careful in buying foods and sellers in selling foods.

There are several ways to educate people and sellers. First, government can create a campaign about formaldehyde and give an information about the characteristic of foods contained formaldehyde to the people and sellers in the markets, malls, offices, and houses. Second, Government can increase the raid in the markets, malls, and also home productions. And last Government should cooperate with media outlet to create public opinion so that people can be careful in buying foods.

Richardus Sigit Pandhu

Foto : vivanews.com

1. Keluarga atau teman-teman. Banyak diantara kita yang lebih mengutamakan liburan akhir tahun sebagai waktu spending time bersama orang-orang tersayang. Untuk itu rencanakanlah siapa yang akan kita aja untuk liburan akhir tahun nanti. Jika liburan bersama keluarga lebih ke ‘liburan koper’ jika bersama teman-teman yang biasanya dengan budget terbatas, backpacker merupakan pilihan yang pas.
2. Siapkan diri, artinya kondisi badan harus sehat dan dalam keaadaan yang fit. Tentu kamu tidak ingin masuk angin dan mabuk perjalanan kan. Untuk jaga-jaga sediakanlah obat pribadi yang mengerti kebutuhanmu disaat kondisi badan mulai menurun.
3. Money is Honey. Ini nih yang sangat dibutuhkan untuk liburan. Kemanapun dan mau ngapain aja tentu uang sangatlah penting. Tidak usah terlalu banyak, usahakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama liburan. Tapi sekaligus jangan menghabiskan tabunganmu karena awal tahun biasanya kebutuhan mendadak kerap datang.
4. Aman,aman,aman. Tentu tidak mungkin kan jika kamu liburan, kamu kecopetan atau kerampokan. Untuk itu pastikan tempat liburanmu merupakan tempat yang aman dari tindak kriminal. Jagalah selalu dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Lebih baik tidak menggunakan sesuatu atau bersikap mencolok yang menarik perhatian sehingga keamananmu jadi taruhannya. Selain itu pastikan juga tempat yang akan dikunjungi merupakan tempat yang aman untuk berlibur. Misalnya venue wisata alam yang jalannya ekstrim dan licin. Maka harus menjaga diri dan mematuhi peraturan di tempat wisata tersebut.
5. Makaaan. Jangan lupa untuk berwisata kuliner sebagai agenda wajib dalam liburan kamu. Tidak selalu yang mahal-mahal, ada juga yang terjangkau di kantong. Jadi tinggal kamu mau pilih makan yang mana.
6. New Year’s Eve. Apakah kamu ingin melewatkan malam tahun baru dalam liburanmu? Untuk itu siapkanlah atribut khas tahun baru seperti terompet, kembang api, perlengkapan Baberque dan lainnya yang menambah semarak malam tahun baru kamu. Jika ingin bersifat pribadi, rayakanlah hanya bersama keluarga dan teman. Pilihlah tempat yang pas untuk ramai-ramai dan pastikan tempatnya sudah dipesan, jika memilih di rumah saja maka rapikanlah rumah supaya rapi. Jika ingin menikmatinya di tempat umum, poin nomor 4 jadi yang paling utama.

Kemanapun dan ngapain aja jadikan liburanmu menyenangkan. Selamat berlibur.

Teks : Ardhisa Harmanita

But nowadays, to minimise this gap, there are many problem resolution programs that offered by government and private sector, for example is schoolarship. In the process, there are many kinds of schoolarship mainly in university, e.g:  for local schoolarships there are schoolarship for poor student and scholarship for encourage student accomplishment. For overseas scholarships, there are G to G (Government to Government) is the form of schoolarship as cooperation between two government countries, U to U (University to University) is the kind of schoolarship as cooperation between two university in different country, Schoolarship from Multinational Corporations (MNCs), and many more. For further and specific information about the kinds and opportunities to get schoolarship, it’s can check on each sites below:

Overseas Schoolarship from Government (G to G):

www.adsjakarta.or.id (Australia)

www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx (United Kingdom)

www.nesoindonesia.or.id (the Netherlands)

www.id.emb-japan.go.jp/sch.html (Japan)

Overseas Schoolarship from Private Sector and MNCs:

www.adb.org/jsp/ (Asian Development Bank)

http://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/more_info/erasmus_mundus/ (Erasmus Mundus from Europan Union)

www.unesco-ihe.org/Education/Prospective-students/Fellowships (UNESCO)

www.fordfoundation.org (Ford Foundation)

www.aminef.or.id (Aminef)

Other sites of Schoolarship:

www.rumahbeasiswa.com

www.dikti.go.id

www.scholarshipnet.infoghyu

Indeed, need more effort to get the schoolarship, but nothing impossible for us to gain it.

Pundan Rama Danumardhany (Governmental Science, 2009, Diponegoro University)

sumber : google images

Teater kampus bukanlah hal baru yang menjadi unit kegiatan mahasiswa. Masing-masing universitas biasanya memiliki teater kampus baik ditingkat fakultas maupun universitas. Peminatnyapun juga cukup banyak apalagi bila nama teater tersebut sudah terkenal pasti menjadi magnet bagi para penggiat dan penikmat seni. Biasanya mereka memiliki hubungan yang baik serta terjalin simbiosis mutualisme diantara kelompok teater dari berbagai fakultas maupun universitas.

Dengan bergabung dalam teater kampus kita dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab khususnya ketika proses penggarapan sebuah naskah cerita, menggali kreatifitas untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang menarik, percaya diri untuk menampilkan kemampuan terbaik kita, memahami realitas kehidupan, serta belajar untuk memposisikan diri menjadi diri sendiri maupun orang lain. Lebih dari itu, melalui teater kita dapat menyampaikan gagasan kita kepada orang lain dengan lebih kreatif dan menyampaikan kritik maupun pesan-pesan sosial kepada khalayak.

Oleh karena itu, mari kita mahasiswa sebagai insan yang energik dan kreatif patut memberi apresiasi yang tinggi kepada teater kampus agar lebih berkembang menciptakan karya-karya yang berkualitas dan menjadi roh perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan.

Richardus Sigit Pandhu K

Monumen Pancasila sakti untuk menghormati 7 jendral yang tewas saat Peristiwa G 30 s/pki

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, tercatat ada peristiwa Maha penting yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Entah sadar atau tidak, peristiwa itu adalah tragedi 30 September 1965. Bukan hanya terbatas dari tewasnya jendral-jendral besar dan 200 juta rakyat Indonesia. Namun juga sebuah awal dari era baru bangsa Indonesia yang “konon” masih dilestarikan hingga sekarang, berwujud kapitalisme.

Pada tahun 1960an, Indonesia terjebak di tengah pusaran 2 ideologi besar dunia, yakni kapitalis (disimbolkan oleh Amerika) dan Komunis (disimbolkan oleh Uni Soviet). Pada tahun-tahun itu pula, Amerika Serikat baru saja “kehilangan” Presiden JFK yang terkenal kontra dengan kebijakan Dinas Intelijen Pusat (CIA). Salah satunya yang terkenal adalah penolakan JFK secara pribadi tentang agresi Teluk Babi di Kuba. Pada saat itu, Presiden Soekarno muncul sebagai seorang ilmuan politik dengan mencampurkan 3 zat yang berbeda ke dalam satu wadah. 3 zat itu adalah komunis, nasionalis, dan islam. 3 pilar yang lazim disebut Nasakom. Belum lagi konsep Berdikari (Berdiri Di Atas Kaki Sendiri) yang diterapkan Bung Karno, sangat membuat Amerika gerah.

Maka dimulailah rencana konspirasi untuk menjatuhkan Bung Karno dari kursi kepresidenannya. Mulai dari usaha CIA dengan membuat film porno dimana sang aktor memakai topeng wajah Bung Karno saat sedang beraksi. Video ini lalu disebarluaskan. Namun CIA lupa, kharisma Bung Karno sang sedemikan besar, membuat rakyat langsung tidak percaya bahwa itu adalah Soekarno. Usaha CIA pun gagal total. Mereka tidak berhenti, langkah selanjutnya adalah merancang pemberontakan dengan label/cap kedaerahan, caranya dengan menyuplai senjata dan  uang kepada pemberontakan PRRI dan Permesta di Sulawaesi dan Sumatera pada tahun1957. Namun sayang, usaha ini kembali gagal. CIA lupa bahwa Bung Karno punya sosok tangan kanan yang handal sekaligus loyal bernama Achmad Yani yang berhasil menumpas habis pemberontakan.

CIA semakin malu saat pilot andalan mereka, Allan Pope, ditembak jatuh oleh TNI. Dengan demikian telaklah kekalahan Amerika menggulingkan Bung Karno dengan cara pemberontakan terselubung. Maka dibuatlah sebuah skenario lihai yang diberi nama kudeta merangkak yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Tentu saja CIA ikut berperan mendanani kudeta tersebut. Disebutkan Tim Weiner dalam bukunya “Membongkar Kegagalan CIA” bahwa yang dilakukan oleh CIA ini bertujuan untuk “menyelamatkan” Indonesia dari komunisme. Lebih daripada itu, usaha ini juga bertujuan unutk melenyapkan Bung Karno dan PKI sekaligus.

Tercatat dalam buku karya Tim Weiner ini bahwa CIA telah merekrut Adam Malik dalam usaha penggulingan Presiden Sekarno. Dikatakan McAvoy, seorang perwira CIA bahwa “Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik, dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut”. Tentu saja lobi-lobi perekrutan juaga melalui perantara Duta Besar Amerika untuk Indonesia pada waktu itu, Marshall Green. Disebutkan pula Amerika menyediakan dana sebesar 50 juta rupiah untuk Adam Malik agar bisa menyukseskan kudeta ini.

Kondisi di Indonesia

Saat itu, kondisi di Indonesia sangat berkecamuk. Dimulai dari tingginya inflasi sebagai dampakm dari embargo Amerika. Belum lagi tingkah polah Presiden Soekarno yang sangat memanjakan PKI, membuat PKI kemudian jumawa dan pecah kongsi dengan militer. Perseteruan militer dan PKI inilah yang isu hangat bagsa Indonesia pada saat itu. Melihat bahwa PKI telah memperoleh jutaan simpatisan, bahkan digadang-gandang menjadi partai komunis dengan jumlah simpatisan terbesar setelah Uni Soviet dan Cina. Belum lagi ada gerakan “Ganyang Malaysia” yang notabene adalah negara Persemakmuran Inggris dan dekat dengan Amerika. Pihak militer dan PKI pun pecah menaggapi peristiwa ini. PKI secara terang-terangan mendukung usaha Indonesia untuk berperang, sedangkan militer cenderung menolaknya, alih-alih dana yang sangat terbatas pada saat itu. Kondisi simpang siur ini akhirnya pecah pada peristiwa 30 September 1965 dan 1 Oktober, dimana terjadi pembantaian massal simpatisan PKI. Perhatian Indonesia pun pecah, dan pada akhirnya menarik diri dari konfrontasi dengan Malaysia.

Siapa Sesungguhnya Suksesor Bung Karno dan Rehabilitasi Nama Baik Korban Tragedi 1965

Setelah peristiwa 30 September 1965, Bung karno pernah diwawancarai oleh seorang jurnalis wanita bernama Cindy Adams. Saat wawancara itu, Cindy bertanya kepada Bung Karno, siapakah oarang yang Anda inginkan unutk menjadi suksesor Anda? Bung Karno tidak mau menyebutkan namanya, tetapi beliau mengisyaratkan bahwa orang tersebut memang yang diinginkan Bung Karno untuk menjadi presiden setelah dirinya.

Presiden Soekarno menangis saat menghadiri pemakaman Jendral Ahmad Yani

Adalah Jendral Achmad Yani yang digadang-gandang Bung Karno untuk menjadi suksesornya, seiring dengan pernyataan putra-putri Achmad Yani yamg pernah mengatakan “Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani – red) bahwa dia bakal menjadi presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain”, ujar putra-putri Achmad Yani”. Penyataan ini diperkuat oelh pengakuan Sarwo Edi yang pernah berkata, “Waktu itu, Pak Sarwo Edhie cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution”, katanya. “Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi presiden”, kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina”. Ada anggapan Bung Karno tidak mau menyebutkan nama suksesornya itu secara langsung karena pada saat diwawancarai oleh Cindy Adams, Jendral Achmad Yani sudah meninggal dunia, terlebih pada saat itu posisi Bung Karno sedang tertekan dan segala ucapannya bisa disalahartikan oleh pihak pro Soeharto (dalam hal ini untuk menjaga serangan politik kepada keluarga Achmad Yani jika Bung Karno menyebutnya secara terang-terangan).

Dalam dunia politik kita mengenal sebuah konsep yang sangat sesuai denagn konteks tragedi kemanusiaan ini, bahwa there is no permanent friends, there is no permanet enemies, but there is a permanent interest. Pasca tragedi 30 September 1965, Indonesia seperti jijik mendengar kata komunisme,terlebih lagi penayangan film politik berjudul “Pengkhianatan Gerakan 30 September 65/PKI” menjadikan rakyat terindoktrinasi untuk menjaga jarak dengan ajaran-ajaran  Karl Marx, bahkan TAP MPRS no 25 tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, masih berlaku hingga saat ini. Bukan maksud menyudutkan, tetapi karena kebijakan ini, banyak rakyat yang menjadi/tidak sengaja menjadi/atau dituduh menjadi agen PKI atau komunisme di Indoensia tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti jaminan kesehatan, KTP seumur hidup dan jaminan atas anak dan keluarga, hanya karena mereka atau keluarga mereka adalah mantan simpatisan komunis di masanya.Kebijakan yang masih terasa hingga saat ini, kendati Presiden Soeharto sudah turun tahkta. Kita sebagai bangsa yang besar, tak perlu malu untuk mengakui dosa dan sejarah,rekonstruksi dan rehabilitasi nama baik korban sangat diperlukan, seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan, dan mereka berhasil melakukannya, kenapa kita sebagai bangsa yang besar tidak mau dan mampu? Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi bangsa yang merdeka? Atau kita masih menjadi bangsa yang menjadi budak bangsa asing?

Sandy Allifiansyah

Demonstrasi menolak kekerasan terhadap wartawan. Sumber : google images

Pasca menetasnya era reformasi yang demokratis dari belenggu tempurung orde baru yang otoriter di Indonesia, turut menetas pula semangat kebebasan berekspresi melalui kebebasan pers atau media massa. Kebebasan di sini bukan diartikan sebagai kebebasan yang seluas-luasnya atau kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang berlandaskan pada kesadaran akan pentingnya penegakan norma, etika pers, profesionalisme, dan supremasi hukum. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi pers Indonesia mengingat pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pers dikebiri habis-habisan dengan  berbagai cara oleh rezim yang berkuasa saat itu. Melalui Departemen Penerangan, mulai dari pemilik hingga aktivis media massa dibatasi oleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dikeluarkan pemerintah guna mengontrol siapa saja yang berhak untuk mengelola perusahaan pers (Gasma dkk,. 2005). Agar tidak diberedel, mau tak mau agenda pers harus sejalan dan “direstui” oleh pemerintah. Akibatnya, pers saat itu tidak lain hanya untuk memperkuat kondisi politik negara.

Akan tetapi, setelah dibubarkannya Departemen Penerangan dan dirombaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers pada era reformasi sekarang ini, justru kejahatan-kejahatan pada media massa semakin beragam. Mulai dari pengusiran wartawan, penghinaan verbal, pengeroyokan, pemukulan, perampasan, perusakan kamera, hingga perobekan kartu pers. Yang lebih parahnya lagi, berbagai macam bentuk kekerasan pada pers itu tidak hanya dilakukan oleh oknum TNI atau militer saja seperti pada era orde baru, tetapi juga dilakukan oleh elemen massa lain seperti preman, mahasiswa, artis, dan jaksa. Bahkan data yang didokumentasikan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menyebutkan, pada tahun 2000-2002, pelaku kekerasan pada wartawan lebih didominasi dari kalangan garis keras. Tetapi pada tahun-tahun sekarang ini, peringkat pertama pelaku kekerasan pada wartawan, diduduki oleh preman, yang kemudian disusul oleh warga masyarakat biasa dan polisi. Dari sekilas potret kondisi pers di Indonesia tersebut, muncul berbagai pertanyaan, antara lain apakah pers benar-benar bebas dan merdeka? Apakah dengan terus terjadinya kasus-kasus kekerasan pada wartawan media massa bisa dijadikan potret kemerdekaan pers itu sendiri? Apakah lahirnya demokrasi belum tentu ikut lahir pula kemerdekaan pers?

Kita tentu terhenyak sekaligus kaget ketika pada tanggal 19 September 2011 lalu terjadi pemukulan terhadap wartawan oleh para murid SMA 6 Jakarta yang berujung bentrok. Bentrokan yang mengakibatkan korban luka-luka di kedua belah pihak dan kerugian materi lainnya ini bisa dijadikan satu gambaran bagaimana ironisnya kondisi kemerdekaan pers di Indonesia dari perspektif sosio-kultural. Menjadi ironi, karena ternyata kalangan intelektual dalam masyarakat kita masih saja terkukung pada budaya lama dan tradisional, yaitu budaya kekerasan. Pelajar yang notabene dikategorikan sebagai insan berpendidikan, ternyata hanya terdidik dalam hal ilmu, tetapi tak terdidik dalam hal moral, emosi, & perilaku. Ini juga berkaitan dengan rekam jejak siswa SMA 6 Jakarta yang terkenal “hobi” tawuran. Memang bukan sepenuhnya salah pelajar tersebut, tapi salahkan juga sistem pendidikan dan sistem sosial masyarakat kita yang selalu mengukur kapabilitas seseorang hanya secara kuantitas, dan mengabaikan kualitas.

Kembali kepada kebebasan pers, kasus pemukulan sekaligus bentrok tersebut, juga bisa dipandang sebagai ketidakdewasaan para pihak yang terlibat, dalam hal ini para murid dan wartawan. Berdasarkan pemberitaan, memang ada dua versi latar belakang dan kronologi terjadinya bentrokan itu, yakni versi polisi dan versi murid SMA 6 Jakarta. Yang pertama, menyebutkan bahwa bentrokan terjadi karena siswa SMA 6 tidak suka dengan kehadiran wartawan yang meng-ekspose sekolahnya. Sedangkan yang kedua menyebutkan, bentrokan itu dipicu oleh ulah salah seorang wartawan yang bertindak kurang etis dengan memanjat gedung sekolah sembari berkata tidak sopan kepada siswa SMA 6. Jika dianalisis, maka kedua argumen itu akan sampai pada beragam hipotesis. Dua diantaranya yaitu kebebasan pers masih dipahami secara awam oleh pihak wartawan dan masyarakat belum siap menyambut kebebasan pers itu sendiri. Konsekuensi logisnya, kemerdekaan media massa yang selama ini dipahami sebagai salah satu pilar demokrasi, nyatanya justru menjadi entitas yang kontradiktif jika disandingkan dengan demokrasi.

Melihat konsekuensi itu, pikiran kita akan teringat pada kasus-kasus kekerasan kepada para pekerja berita di Indonesia yang lalu dan bahkan tak jelas bagaimana penyelesaian hukumnya. Setidaknya ada 4 kasus kekerasan pada wartawan yang sempat menggemparkan publik, yaitu kematian wartawan Radar Bali, Prabangsa yang dibunuh secara sadis karena pemberitaannya mengenai penyimpangan proyek pendidikan di Bangli, penganiayaan wartawan Sun TV, Ridwan Salamun, hingga tewas saat meliput bentrokan di Tual, Maluku Tenggara, penganiayaan terhadap Musa Kondurara, jurnalis Radio Sasar Wondama dan kontributor KBR 68h oleh anggota BIN (Badan Intelegen Negara), dan yang terakhir kekerasan terhadap reporter SCTV, Carlos Pardede, oleh petugas keamanan BI (Bank Indonesia). Tak hanya wartawan atau reporter berita saja yang mengalami kekerasan fisik, wartawan infotainmen pun tak luput dari kekerasan, dua diantaranya adalah penganiayaan yang menimpa juru kamera Global TV, Noviandi Kurniawan, yang dilakukan oleh Ahmad Dhani bulan Februari 2011 lalu dan kekerasan yang dilakukan Raul Lemos, suami Krisdayanti, terhadap wartawan Global TV, Zaki Makmun, 22 Juli 2011.

Sepenggal catatan sejarah mengenai tindak kekerasan terhadap wartawan tersebut, cukup untuk membuktikan argumen sebelumnya bahwa telah terjadi dikotomi antara kemerdekaan media massa Indonesia dengan demokrasi itu sendiri. Masyarakat mengidamkan demokrasi, tapi tidak siap dengan hadirnya media massa di berbagai ranah publik. Sebaliknya, wartawan pun memiliki peran memperkokoh konstruksi demokrasi melalui kebebasan persnya, tetapi terkadang lupa untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam mendapatkan berita hanya karena tuntutan pekerjaan. Jika kejadiannya demikian, Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 8 tentang jaminan perlindungan hukum bagi media dan jurnalis yang menyebutkan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”, tidak ada gunanya. Karena meskipun secara legal-institusional wartawan dan jurnalis mendapat perlindungan hukum, tapi faktanya di lapangan, hukum rimba lah yang lebih dominan. Oleh karena itu, untuk ke depan, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana posisi dan peran pers dalam kehidupan bersama, yaitu sebagai ruang publik di mana bisa dilontarkan berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat dan sebagai sumber informasi. Bersamaan dengan itu, peningkatan kualitas dan kapabilitas wartawan juga perlu dilakukan guna meminimalisir penyalahgunaan yang mengatasnamakan kemerdekaan media massa.

Referensi

Tim Penyusun: Edi Purwanto, Happy Budi Febriasih, Lian Agustina Setyaningsih, Zulfina Narida Anom. 2009. Pers dan Demokrasi. Malang: Program Sekolah Demokrasi.

Penulis :

-Pundan Rama Danurmadhany-

Sebagai bukti kepedulian terhadap masyarakat dan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, AIESEC Local Commitee Universitas Diponegoro mengadakan Launching PboX (project based on exchange) Red Ribbon Alert 2011. Acara yang diselenggarakan pada sabtu 5 februari dimulai pada pukul 10 ini diadakan di Vina House.

Dengan Tagline “Lets save young peoplefrom HIV AIDS through better education.” acara yang bertujuan untuk menginforasikan tentang bahaya dan dampak HIV AIDS sekaligus meningkatkan kepedulian kaum muda terhadap perkembangan HIV AIDS yang berkembang semakin cepat,terutama dikalangan remaja. Menurut data setiap 11 detik terdapat orang meninggal karena HIV AIDS. Semarang menempati posisi 7 besar di Indonesia dimana penduduknya terinfeksi HIV AIDS.

Format acara berupa tanya jawab dan sharing dari ODHA dan narasumber. Pengisi acara diisi oleh Drh Dwi Yanni L,M.Psi, Priyadi Nugraha, S.Km,M.Kes, Agus Wirawan dari YAKITA Semarang. Serta diisi dengan saharing dari Exchange Participant dari Nigeria dan China yang menjelaskan tentang bagaiman HIV AIDS di negera mereka.

Carut marut kondisi hukum dan penegakkan keadilan di Indonesia memunculkan berbagai spekulasi sekaligus keditakpercayaan masyarakat terhadap apartur negaranya. Contoh persoalan yang menggelembung sejauh ini adalah kasus korupsi pajak yang melibatkan aktor penyamaran ulung sekaligus pria plat merah dari pajak, bernama Gayus Tambunan. Terpontang – pantingnya Gayus dalam mengikuti jalannya peradilan mengindikasikan bahwa sistem dan tatanan hukum di Indonesia masih dalam kondisi abu – abu (grey area) yang berarti belum jelas dan belum tuntas muara keadilan yang diharapkan. Bahkan lebih daripada itu, Gayus bahkan berhasil kabur dengan aman sentosa menuju tempat – tempat aduhai dan bercengkrama dengan masyarakat lain tanpa rasa malu dan risih bahwa statusnya masih tahanan.

Berbagai analogi muncul dalam menyikapi kasus yang bak gelombang ini. Salah satu yang paling populer taatkala media memberi label mafia. Lebih daripada itu, bahkan satgas bentukan presiden pun diberi embel – embel Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Entah memang kecenderungan media yang terlalu kreatif atau karena sifat latah kita menganalogikan penyimpangan ini dengan sebuah pendekatan penokohan dan tema besar novel karya Mario Puzzo, The Godfather dan filmnya yang sangat sukses itu. Dampaknya, berbagai propaganda media mencuat dengan mengatasnamakan “Godfather di Balik Gayus” atau bahkan ada yang menyebut bahwa ada sosok raksasa dan kaya raya yang sengaja mengendalikan kasus ini agar tercipta sebuah skenario manis sesuai kepentingannya.

Sebenarnya apa sesungguhnya arti dari kata dan istilah mafia itu sendiri. Mario Puzo dalam cuplikan novelnya The Godfather, memberikan penjelasn bahwa sesungguhnya mafia berarti tempat pengungsian. Kemudia berubah menjadi organisasi rahasia yang menentang penguasa khusunya di Italia wilayah Sisilia. Rakyat yang semula lemah akhirnya menjadi kloning – kloning dan bertindak brutal dengan melakukan perlawanan terhadap penguasa, yaitu tuan tanah dan penguasa Gereja Katolik, dengan mengoptimalkan organisasi bawah tanah yang mengatur segala kepentingan keluarga mereka masing – masing. Dengan demikian, masyarakat menciptakan norma serta aturan mereka sendiri. Seperti pembunuhan atas nama keluarga dan persahabatan, penggelapan birokrasi dan penyogokan aparat negara, serta jual beli pasar gelap terjadi atas nama keluarga mafia yang ditindas penguasa tadi.

Lantas mengapa fenomena ini tidak terlalu tampak dalam kagiatan sehari –hari mereka? Ini karena para mafia menganut hukum omerta, atau hukum tutup mulut setiap kali menjalankan aksinya. Para saksi mata maupun pelaku tindakan atas norma keluarganya, wajib unutk tutup mulut. Tujuannya? Terhindar dari kejaran penguasa. Namun inti dari munculnya sub culture mafia ini berasal dari ketidak percayaan mereka terhadap pemerintahan mereka sendiri. Bermula dari atmosfer pemerintahan yang korup, otoriter dan tidak berpihak kepada warga mereka sendiri. Memaksa masyarakat untuk menciptakan aturan dan hukum mereka sendiri. Hal ini sesungguhnya merupakan tanda dari kebobrokan sistem negara dan birokrasi karena di dalamnya sering pula ditunggangi oleh aparat yang telah diberikan sogokan oleh mafia, sebagai jaminan dan koneksi kepada pemerintah. Seperti biasa, orientasinya adalah uang. Sehingga kapitalisme dan kepentingan penguasa juga bermain di dalamnya.

Di Indonesia, mafia – mafia ini cenderung mengarah ke arah yang lebih komersial dan modern. Memaksimalkan pengaruh media dalam melancarkan propaganda, bisa menjadi senjata yang efektif dalam mengendalikan dan membentuk norma dan aturan yang mereka anggap benar. Godfather – Godfather ini berlaku seolah – olah mereka merasa di zalimi dan direnggut kebebasannya, sementara pihak yang mengganggu dan mengkritisi justru masuk bui.

Lantas apa sebenarnya penyebab utama dari arus mafia – mafia kelas kakap ini? Jawabannya nyaris sama seperti yang terjadi di Italia, yaitu ketidakpercayaan kepada pemerintahan otoriter Fasis. Masyarakat yang semula diintimidasi menjadi boomerang bagi pemerintahan itu sendiri, dengan membuat keluarga – keluarga dan sistem eksekutor yang siap menghukum siapa saja yang melewati garis batas kekuasaan. Di Indonesia sistem ini dikendalikan oleh kaum kapitalis pemilik modal yang sengaja membuat jarak antara kolega, saudara dan rakyat biasa.

Lantas, kesatuan dan rasa saling memiliki (sense of belonging) yang dicita – citakan pada Bhinneka Tunggal Ika (Unity In Diversity) musnah sudah dengan terpecahkan kepentingan – kepentingan sepihak yang membuat atau mempermainkan hukum dengan norma mereka sendiri yang pasti bertentangan dengan konstitusi. Langkah paling bijak adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan dan membuat regulasi tegas tentang masalah mafia ini, tidak diam saja menonton dengan seksama keadilan dikendalikan secara subjektif oleh mereka. Atau jangan sampai seorang presiden malah menjadi kaki tangan The Godfather itu sendiri.

Sandy Allifiansyah

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro